Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan dasar hukum yang penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Regulasi ini mengatur berbagai aspek mulai dari tata kelola desa, pemberdayaan masyarakat, hingga pedoman pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif warga.

Melalui Perda yang berlaku, Dinpermasdes memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di antaranya:

  • Memfasilitasi pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa.
  • Membimbing desa dalam penyusunan peraturan desa agar sesuai dengan ketentuan hukum.
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa.
  • Mengawal transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi pemerintahan desa.

Sub menu ini menyajikan daftar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang relevan dengan ruang lingkup kerja Dinpermasdes. Dengan tersedianya dokumen hukum secara terbuka, masyarakat desa, perangkat desa, maupun pihak terkait dapat lebih mudah mengakses dan memahami landasan hukum yang menjadi pegangan dalam membangun desa menuju tata kelola yang lebih baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes). Setiap regulasi memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Daftar Peraturan Daerah Terkait Dinpermasdes

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
    • Menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang.
    • Mengatur kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
    • Perda Nomor 6 Tahun 2015 | Unduh disini
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
    • Memperbarui ketentuan terkait pemerintahan desa agar selaras dengan regulasi nasional terbaru.
    • Menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan desa dan kewenangan desa.
    • Perda Nomor 1 Tahun 2019 | Unduh disini
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    • Menetapkan peran dan fungsi BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
    • Mengatur tata cara pemilihan anggota BPD dan hubungan kerja dengan pemerintah desa.
    • Perda Nomor 3 Tahun 2010 | Unduh disini
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
    • Memberikan pedoman perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.
    • Menekankan kolaborasi antar desa dalam kawasan perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
    • Menetapkan kedudukan, fungsi, dan peran lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, dan LPMD.
    • Menjadi dasar pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut.
    • Perda Nomor 4 Tahun 2016 | Unduh disini

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Dinpermasdes Kabupaten Pemalang memiliki pedoman hukum yang kuat dalam:

  • Mengawal tata kelola pemerintahan desa.
  • Mendukung pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
  • Memberdayakan masyarakat melalui kelembagaan desa.
  • Meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan warga desa.